Pemerintah Provinsi Jambi akan meminta penjelasan kembali kepada
Kementerian Dalam Negeri perihal amar putusan Mahkamah Agung terkait
pembatalan kepemilikan Pulau Berhala untuk Provinsi Jambi.
Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Jambi Heriyadi Roni mengatakan untuk
sementara status Pulau Berhala kembali seperti saat sebelum peraturan
menteri dalam negeri keluar.
“Sementara kita baru dapat putusan pembatalan permendagri tentang penetapan Pulau Berhala. Secara otomatis ini jadi status quo lagi,” kata Heri Roni via telepon seluler, Kamis (17/2) sore.
“Sementara kita baru dapat putusan pembatalan permendagri tentang penetapan Pulau Berhala. Secara otomatis ini jadi status quo lagi,” kata Heri Roni via telepon seluler, Kamis (17/2) sore.
